Lagi, Proyek DPU Jadi Sorotan
Radar Madiun
Lagi, Proyek DPU Jadi Sorotan
PONOROGO - Proyek fisik di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Ponorogo kembali jadi sorotan. Baru tiga bulan diserahkan, proyek pembangunan plengsengan senilai Rp 750 juta ambrol. Penyebab ambrolnya proyek di Desa Kutu Kulon, Kecamatan Jetis, itu diduga akibat buruknya kualitas teknis bangunan. ''Kami melihatnya ya karena kualitasnya buruk,'' terang Eko Priyo Utomo, anggota komisi C DPRD setempat, kemarin (11/2).
Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) komisi bidang pembangunan itu, ada dua lokasi yang ambrol. Pertama di sebelah timur jembatan yang menghubungkan Desa Kutu Kulon dengan Kradenan. Di titik ini, plengsengan yang ambrol sekitar 20 meter. ''Ada juga bagian yang sudah retak dan sangat rawan ikut ambrol,'' tandas anggota dewan dari Partai Golkar itu.
Sedang kerusakan di sebelah barat jembatan hanya sekitar lima meter. Menurut Eko, ambrolnya plengsengan dan beberapa proyek itu tak lepas dari kinerja DPU yang ceroboh. Terlalu longgar dalam pengawasan pelaksanaan proyek. Sehingga saat terjadi penyimpangan bestek atau kualitas materiil DPU tak mengetahuinya.
Seperti proyek di Kutu Kulon itu, pihaknya menemukan penggunaan pasir yang kurang berkualitas. Selain itu, campuran semen yang digunakan juga tidak sesuai standar. Sehingga baru beberapa kali dialiri air ambrol. ''Kalau pengawasan dilakukan secara ketat, saya yakin hal itu tidak akan terjadi,'' kritiknya.
Kritik senada juga dilontarkan Khoirul Anwar, anggota dewan dari PKNU. Dikatakan, ambrolnya plengsengan itu bukan kali pertama. Sebelumnya, juga terjadi di dam Poh Ijo Kecamatan Sampung. Belum lagi proyek yang molor. Karena itu DPU didesak mengambil sikap tegas. Yakni memberikan sanksi kepada rekanan pelaksana proyek. ''Karena proyek itu belum genap enam bulan, maka rekanan harus mengerjakan ulang. Tentunya dengan spesifikasi yang sesuai bestek, jangan asal-asalan,'' tandasnya.
Sementara itu, meski berulang kali jadi sorotan, Kepala DPU Dewanto Eko Putro tetap bergeming. Menurutnya, tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan semua proyek di dinasnya. Kalaupun terjadi ambrol, itu disebabkan faktor nonteknis. Seperti plengsengan Desa Kutu Kulon dan Poh Ijo. ''Ambrolnya plengsengan itu bukan karena faktor teknis,'' kilahnya.
Dikatakan, ambrolnya plengsengan itu disebabkan faktor alam. Yakni, banjir cukup besar di sungai. Akibatnya, bangunan fisik yang baru jadi tidak mampu menahan tekanan air sehingga ambrol. ''Sekali lagi itu murni akibat banjir,'' tandasnya.
Dia juga tak ambil pusing atas ambrolnya plengsengan itu. Sebab, sesuai kontrak proyek itu masih dalam pemeliharaan rekanan. Sehingga masih menjadi tanggung jawab rekenan. ''Jika itu ambrol, maka rekanan wajib membangunnya lagi,'' tegasnya.
Eko berdalih selama ini telah melakukan pengawasan maksimal. Tidak hanya dilakukan rekanan pengawas, pihaknya juga melakukan pengawasan. Hanya, pengawasan secara rinci tentang teknis bangunan menjadi kewenangan rekanan pengawas. ''Selama ini tidak ada laporan kesalahan yang fatal,'' elaknya.
Menurut sumber di DPRD, proyek plengsengan di Kutu KUlon itu senilai Rp 1,75 miliar. Proyek tersebut merupakan satu paket dengan pembangunan plengsengan di sepanjang kali Kutu. Khusus proyek yang ambrol nilainya Rp 750 juta. Proyek itu dikerjakan CV Dwi Pangga yang kini telah mulai melakukan perbaikan proyek.(dhy/sad)
[ Jum'at, 12 Februari 2010 ]
Baru Tiga Bulan, Plengsengan Ambrol
PONOROGO - Proyek fisik di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Ponorogo kembali jadi sorotan. Baru tiga bulan diserahkan, proyek pembangunan plengsengan senilai Rp 750 juta ambrol. Penyebab ambrolnya proyek di Desa Kutu Kulon, Kecamatan Jetis, itu diduga akibat buruknya kualitas teknis bangunan. ''Kami melihatnya ya karena kualitasnya buruk,'' terang Eko Priyo Utomo, anggota komisi C DPRD setempat, kemarin (11/2).
Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) komisi bidang pembangunan itu, ada dua lokasi yang ambrol. Pertama di sebelah timur jembatan yang menghubungkan Desa Kutu Kulon dengan Kradenan. Di titik ini, plengsengan yang ambrol sekitar 20 meter. ''Ada juga bagian yang sudah retak dan sangat rawan ikut ambrol,'' tandas anggota dewan dari Partai Golkar itu.
Sedang kerusakan di sebelah barat jembatan hanya sekitar lima meter. Menurut Eko, ambrolnya plengsengan dan beberapa proyek itu tak lepas dari kinerja DPU yang ceroboh. Terlalu longgar dalam pengawasan pelaksanaan proyek. Sehingga saat terjadi penyimpangan bestek atau kualitas materiil DPU tak mengetahuinya.
Seperti proyek di Kutu Kulon itu, pihaknya menemukan penggunaan pasir yang kurang berkualitas. Selain itu, campuran semen yang digunakan juga tidak sesuai standar. Sehingga baru beberapa kali dialiri air ambrol. ''Kalau pengawasan dilakukan secara ketat, saya yakin hal itu tidak akan terjadi,'' kritiknya.
Kritik senada juga dilontarkan Khoirul Anwar, anggota dewan dari PKNU. Dikatakan, ambrolnya plengsengan itu bukan kali pertama. Sebelumnya, juga terjadi di dam Poh Ijo Kecamatan Sampung. Belum lagi proyek yang molor. Karena itu DPU didesak mengambil sikap tegas. Yakni memberikan sanksi kepada rekanan pelaksana proyek. ''Karena proyek itu belum genap enam bulan, maka rekanan harus mengerjakan ulang. Tentunya dengan spesifikasi yang sesuai bestek, jangan asal-asalan,'' tandasnya.
Sementara itu, meski berulang kali jadi sorotan, Kepala DPU Dewanto Eko Putro tetap bergeming. Menurutnya, tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan semua proyek di dinasnya. Kalaupun terjadi ambrol, itu disebabkan faktor nonteknis. Seperti plengsengan Desa Kutu Kulon dan Poh Ijo. ''Ambrolnya plengsengan itu bukan karena faktor teknis,'' kilahnya.
Dikatakan, ambrolnya plengsengan itu disebabkan faktor alam. Yakni, banjir cukup besar di sungai. Akibatnya, bangunan fisik yang baru jadi tidak mampu menahan tekanan air sehingga ambrol. ''Sekali lagi itu murni akibat banjir,'' tandasnya.
Dia juga tak ambil pusing atas ambrolnya plengsengan itu. Sebab, sesuai kontrak proyek itu masih dalam pemeliharaan rekanan. Sehingga masih menjadi tanggung jawab rekenan. ''Jika itu ambrol, maka rekanan wajib membangunnya lagi,'' tegasnya.
Eko berdalih selama ini telah melakukan pengawasan maksimal. Tidak hanya dilakukan rekanan pengawas, pihaknya juga melakukan pengawasan. Hanya, pengawasan secara rinci tentang teknis bangunan menjadi kewenangan rekanan pengawas. ''Selama ini tidak ada laporan kesalahan yang fatal,'' elaknya.
Menurut sumber di DPRD, proyek plengsengan di Kutu KUlon itu senilai Rp 1,75 miliar. Proyek tersebut merupakan satu paket dengan pembangunan plengsengan di sepanjang kali Kutu. Khusus proyek yang ambrol nilainya Rp 750 juta. Proyek itu dikerjakan CV Dwi Pangga yang kini telah mulai melakukan perbaikan proyek.(dhy/sad)
Comments
Post a Comment
Besar harapan kami dapat memberikan jembatan untuk dapat saling silaturahmi sesama warga Ponorogo dimanapun berada.
Tinggalkan komentar anda sebagai wujud partisipasi dukungan untuk kami. Terima kasih.