Pelimpahan berkas korupsi APBD Ponorogo tahun 1999-2004 molor

  Radar Madiun

[ Senin, 22 Maret 2010 ]

Pelimpahan Berkas Korupsi APBD Molor

Penyidik Berdalih Belum Dijilid

PONOROGO - Pelimpahan berkas korupsi APBD Ponorogo tahun 1999-2004 molor. Sebelumnya tim penyidik Sat Reskrim Polres Ponorogo akan melimpahkan berkas empat tersangka pekan lalu. Namun, hingga kemarin janji tersebut belum terpenuhi. ''Hingga kini kami belum terima pelimpahan itu,'' terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo H Yono Salim dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus Trimo, kemarin (21/3).

Dikatakan, pihaknya tidak tahu kapan pelimpahan dilakukan. Namun, pihaknya siap menerima pelimpahan berkas itu setiap saat. ''Kapan pun kami siap, karena tim sudah ada,'' katanya.

Ketika ditanya langkah yang akan dilakukan, Trimo mengatakan hanya bisa menunggu. Jika berkas tersebut sudah dilimpahkan, maka pihaknya akan mempelajari kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap, secepatnya berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. ''Karena kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, tentu kami akan bertindak secepatnya,'' tegasnya.

Sementara, Kapolres AKBP Lakoni Wiranegara melalui Kasat Reskrim AKP Suhono membenarkan belum adanya pelimpahan. Menurutnya, molornya pelimpahan disebabkan persoalan teknis. Yakni proses penjilidan berkas. Soal materi, Suhono mengaku sudah lengkap. ''Kebetulan pekan ini banyak kegiatan anggota, makanya belum sempat jilid. Namun pada prinsipnya semua sudah siap,'' katanya.

Rencananya, pekan ini berkas itu akan dilimpahkan ke kejari. Jika berkas bisa dinyatakan lengkap, maka akan ditindaklanjuti dengan pelimpahan barang bukti dan tersangka. ''Tenang saja, secepatnya akan kami limpahkan. Karena pada prinsipnya semua sudah lengkap,'' pungkasnya.

Ada empat berkas acara pemeriksaan yang berhasil diselesaikan tim penyidik. Yakni bekas korupsi mantan Ketua DPRD Suhardo dan tiga berkas wakila ketua. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Polwil tidak menahan para tersangka. Padahal, mereka disangka telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,5 miliar.(dhy/sad)